Lisanrakyat.com , Gorontalo – Forum Pemuda Gorontalo (FPG) melancarkan kritik keras terhadap Kapolda Gorontalo yang dinilai “stecu” alias turut membiarkan maraknya aktivitas pertambangan ilegal, khususnya mafia batu hitam, yang hingga kini masih bebas beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo.
Koordinator FPG, Zasmin Dalanggo, menegaskan bahwa fenomena maraknya praktik pertambangan ilegal adalah bukti nyata gagalnya aparat penegak hukum di daerah menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia yang dengan jelas memerintahkan pemberantasan mafia tambang. Bahkan, Bareskrim Polri telah merespons instruksi tersebut dengan fokus pada sejumlah daerah prioritas, termasuk Gorontalo.
Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Aktivitas mafia batu hitam masih berjalan lancar tanpa hambatan, sementara aparat daerah justru diduga melakukan pembiaran.
“Kapolda Gorontalo seakan-akan stuce dengan instruksi Presiden dan Polri. Bagaimana mungkin aktivitas ilegal yang sudah terang-benderang ini tetap dibiarkan, seolah hukum tidak berlaku di Gorontalo?” tegas Zasmin.
Menurut FPG, masalah ini tidak hanya berhenti di Kapolda. Wakapolda Gorontalo pun disebut telah lama mengetahui adanya praktik ilegal, namun bersikap acuh dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya unsur kesengajaan untuk membiarkan mafia pertambangan tetap beroperasi.
Lebih jauh, Zasmin mengungkap sejumlah nama yang diduga terlibat dalam jaringan mafia batu hitam ini, antara lain Robin, Kendi, dan Efendi Ko Alung, beserta sejumlah perusahaan yang terindikasi kuat mengatur arus pengiriman ilegal. Praktik ini bahkan disebut sudah merambah ke tingkat manipulasi dokumen palsu demi memuluskan pengiriman batu hitam ke Pelabuhan Tanjung Priok.
FPG sendiri sudah melaporkan persoalan ini ke Mabes Polri. Namun, kondisi di lapangan masih menunjukkan bahwa aktivitas tersebut berjalan mulus.
“Kami mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda dan Wakapolda Gorontalo karena terbukti gagal menjalankan perintah Presiden dan tidak mampu menegakkan hukum. Ini bukan hanya soal kelalaian, tetapi indikasi kuat pembiaran yang disengaja,” ujar Zasmin.
Selain desakan pencopotan, FPG juga meminta agar Polda dan gubernur Gorontalo segera membentuk Satgas Mafia Pertambangan Ilegal yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda, agar penindakan benar-benar tegas dan transparan.
Zasmin menegaskan, Gorontalo tidak boleh terus-menerus menjadi lahan empuk mafia tambang yang hanya meraup keuntungan pribadi maupun kelompok, sementara daerah tidak mendapatkan manfaat berarti.
“Kami tidak ingin sumber daya alam Gorontalo dikeruk habis oleh investor ilegal yang tidak memberi kontribusi nyata bagi daerah. Jika dibiarkan, ini bukan hanya kejahatan lingkungan, tetapi juga pengkhianatan terhadap masa depan Gorontalo,” tutup Zasmin.
