Lisanrakyat.com – Forum Pemuda Gorontalo kembali menggelar aksi kepung kota dengan memasang spanduk besar di sejumlah titik strategis. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, merusak lingkungan, dan seolah-olah dibiarkan oleh aparat penegak hukum.
Dalam aksinya, Forum Pemuda Gorontalo secara terbuka menantang Kapolda Gorontalo untuk segera menangkap para pelaku PETI sesuai instruksi Presiden. Koordinator Forum, Zasmin Dalanggo, dengan suara lantang mendesak agar Kapolda Gorontalo tidak hanya duduk manis di kantor, melainkan segera bertindak di lapangan.
“Tambang ilegal ini sudah berlangsung terang-terangan, bahkan beroperasi pada malam hari. Publik tahu siapa aktor-aktornya, ada Haji Suci, Yosar, Daeng Baba, Daeng Ari, Ibu Liu, dan Amang. Nama mereka terpampang jelas di spanduk. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini mereka masih bebas? Apakah hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas?” tegas Zasmin dengan nada pedas.
Menurut Zasmin, aparat kepolisian seolah menutup mata terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Padahal, jelas-jelas tindakan itu melanggar sejumlah aturan hukum, antara lain:
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin resmi dari negara.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur larangan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Pasal 158 UU Minerba, yang mengancam pidana bagi siapa pun yang melakukan penambangan tanpa izin.
“Kalau Kapolda serius, undang-undang ini sudah cukup untuk menyeret mereka ke meja hijau. Tapi nyatanya, tidak ada penegakan hukum yang nyata. Ini membuktikan bahwa aparat gagal atau memang sengaja membiarkan,” sindir Zasmin.
Tak berhenti di situ, Forum Pemuda Gorontalo juga mengkritik keras kinerja Kapolres Pohuwato yang dinilai melakukan praktik tebang pilih dalam penindakan PETI.
“Di satu titik tambang, hanya satu alat yang disita. Padahal kiri-kanan masih ada belasan alat yang beroperasi bebas. Ini jelas diskriminasi hukum. Siapa yang dekat dengan penguasa dibiarkan, siapa yang tidak, dijadikan tumbal. Publik bukan bodoh, semua bisa menilai ada permainan kotor di balik ini,” kata Zasmin dengan nada keras.
Forum Pemuda Gorontalo mendesak agar Kapolda segera mencopot Kapolres Pohuwato karena dianggap gagal menjaga wibawa institusi kepolisian. Bahkan, mereka menegaskan bila Kapolda tidak mampu menegakkan hukum, maka lebih baik mengundurkan diri daripada mempermalukan institusi Polri di hadapan rakyat.
“Kapolda jangan hanya sibuk dengan pencitraan. Kalau memang aparat berani, buktikan dengan menangkap para pelaku PETI itu. Jangan biarkan Gorontalo menjadi ladang mafia tambang. Kalau Kapolda tidak berani, maka rakyat yang akan menilai bahwa hukum di negeri ini sudah diperdagangkan,” tutup Zasmin Dalanggo.
