Lisanrakyat.com , GORONTALO – Persoalan layanan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menjadi sorotan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo. Hal itu mengemuka saat kunjungan kerja ke Klinik Ibnu Sina di Kabupaten Gorontalo, Sabtu (7/2/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al Idrus, didampingi anggota Komisi IV, Ghalib Lahidjun, Gustam Ismail, serta dr. Darsianti Tuna. Rombongan diterima pihak manajemen klinik bersama tenaga medis dan staf pelayanan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Klinik Ibnu Sina menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, khususnya penurunan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang cukup signifikan. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap operasional layanan, meskipun mutu pelayanan klinik selama ini tetap terjaga.
Manajemen klinik menjelaskan, perubahan basis pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu faktor utama berkurangnya peserta aktif. Banyak warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat kini tidak lagi tercantum dalam sistem, sehingga akses layanan kesehatan menjadi terbatas.
Selain persoalan data kepesertaan, pihak klinik juga mengeluhkan mekanisme pelaporan layanan ke sistem JKN yang dinilai masih membutuhkan penguatan teknis dan koordinasi. Mereka berharap seluruh layanan yang telah diberikan dapat tercatat dengan baik agar tidak merugikan fasilitas kesehatan.
Anggota Komisi IV, Gustam Ismail, menilai belum sinkronnya data DTSEN di tingkat desa menjadi masalah serius. Menurutnya, pembaruan data yang terus berlangsung setiap tahun menimbulkan ketidakpastian bagi fasilitas kesehatan dalam perencanaan layanan dan anggaran.
“Pemerintah daerah harus memberi perhatian lebih. Dukungan anggaran BPJS dan JKN perlu diperkuat agar masalah administratif tidak berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan,” tegas Gustam.
Sementara itu, dr. Darsianti Tuna menekankan perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Ia menilai kemudahan akses pembiayaan akan sangat membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al Idrus, memastikan seluruh temuan dan masukan dalam kunjungan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi resmi kepada pemerintah provinsi dan instansi terkait. Fokus utama evaluasi meliputi pembenahan sistem data kepesertaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada pelayanan kesehatan.
Ikbal menegaskan, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen mengawal sektor kesehatan dan memastikan seluruh fasilitas layanan, termasuk klinik swasta mitra BPJS, mendapatkan dukungan kebijakan yang adil dan berkelanjutan demi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Gorontalo.
