Lisanrakyat.com , GORONTALO – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Kota Gorontalo, Meyke Camaru, melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, yang mendapat sambutan antusias dari warga.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR melalui Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, Lurah Buliide, Sekretaris Camat Kota Barat, serta Kepala Puskesmas Kota Barat.
Dalam sesi dialog, permasalahan drainase dan genangan air di kawasan permukiman menjadi keluhan utama yang disampaikan masyarakat. Kondisi ini dinilai semakin mengkhawatirkan seiring tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.
Meyke Camaru menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya berdampak pada kenyamanan warga, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan lingkungan.
“Genangan air yang sering terjadi akibat saluran yang tidak optimal berpotensi menjadi sumber penyakit. Ini yang banyak dikeluhkan masyarakat,” ujar Meyke.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan pemaparan dari Kepala Puskesmas Kota Barat, wilayah Buliide tercatat memiliki indikasi kasus demam berdarah, yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan sistem drainase.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Meyke memastikan bahwa pembangunan saluran air di Kelurahan Buliide telah masuk dalam rencana program tahun 2026.
“Insyaallah pada 2026 pembangunan saluran di Buliide dapat direalisasikan dan akan dilanjutkan dengan perencanaan saluran lainnya, tentu mengikuti ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Lebih jauh, Meyke menyampaikan bahwa Kelurahan Buliide masih tergolong sebagai wilayah pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, sehingga secara regulasi memiliki peluang besar untuk memperoleh intervensi program lintas sektor.
“Secara aturan, Buliide memenuhi syarat untuk mendapatkan penanganan terpadu. Kami berkomitmen agar wilayah ini bisa keluar dari status kawasan kumuh, khususnya melalui perbaikan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Selain isu infrastruktur, keberadaan Posyandu juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Meyke menyebutkan bahwa persoalan insentif kader Posyandu telah ditanggapi oleh pihak kecamatan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas Posyandu yang layak.
“Dalam kondisi efisiensi anggaran, memang ada penyesuaian program. Jika anggaran pemerintah terbatas, maka perlu ada gerakan swadaya masyarakat, terutama dari para ibu-ibu,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Meyke Camaru menyerahkan bantuan pribadi sebesar Rp1 juta untuk mendorong partisipasi dan semangat gotong royong warga.
“Nilainya mungkin tidak besar, tapi saya berharap ini bisa menjadi pemantik perubahan, khususnya untuk memperbaiki kondisi Posyandu di Buliide,” pungkasnya.
