Lisanrakyat.com , GORONTALO – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo, Hamzah Muslimin, mengakhiri rangkaian kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 dengan menggelar pertemuan bersama masyarakat di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur.
Kegiatan reses penutup tersebut dihadiri sekitar 200 peserta yang merupakan perwakilan dari kurang lebih 50 kelurahan se-Kota Gorontalo. Forum ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi lintas sektor yang dinilai mendesak dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Salah satu isu yang paling banyak disuarakan warga adalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Masyarakat mengeluhkan status BPJS mereka yang tiba-tiba tidak aktif, sehingga berpotensi menghambat akses layanan kesehatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah warga terdampak di Provinsi Gorontalo diperkirakan mencapai 10 hingga 20 ribu orang.
Menanggapi hal tersebut, Hamzah Muslimin menjelaskan bahwa masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk didata kembali melalui proses verifikasi. Nantinya, warga akan dikelompokkan dalam kategori Desil 1 sampai Desil 5 yang menjadi tanggungan pemerintah pusat, serta Desil 6 yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
“Persoalan ini akan kami kawal agar masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan,” tegas Hamzah.
Selain BPJS, ketepatan sasaran bantuan sosial juga menjadi sorotan warga. Ditemukan adanya ketidaksesuaian data, bahkan terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang tercatat sebagai penerima bantuan. Hamzah menilai kondisi ini perlu segera dibenahi melalui validasi dan pembaruan data secara menyeluruh.
“Data penerima bansos harus dibersihkan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, warga mengeluhkan penerapan sistem zonasi pada SMA Negeri, khususnya di SMAN 1 dan SMAN 3 Gorontalo. Sejumlah calon siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah justru tidak diterima, sementara siswa dari wilayah yang lebih jauh dinyatakan lolos.
Hamzah mengungkapkan bahwa persoalan zonasi tersebut telah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo untuk dilakukan evaluasi. Ia menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam sistem penerimaan peserta didik.
Menjelang bulan suci Ramadan, warga juga menyampaikan kekhawatiran terkait ketersediaan LPG. Untuk itu, Hamzah memastikan akan berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo serta instansi terkait di bidang energi guna menjaga stabilitas stok dan distribusi LPG di masyarakat.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses ini, kata Hamzah, akan menjadi bahan perjuangan dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di DPRD Provinsi Gorontalo.
Reses di Kelurahan Ipilo pun resmi menutup rangkaian kegiatan Hamzah Muslimin pada masa persidangan kali ini, dengan komitmen membawa suara dan kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo ke tingkat pengambilan kebijakan provinsi.
