LISANRAKYAT.COM , BOALEMO – Dugaan penyaluran air bersih oleh PDAM Tirta Boalemo kepada PT Trijaya Tangguh yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo menuai sorotan. Pasalnya, perusahaan daerah tersebut diketahui memiliki tugas utama melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Boalemo.
Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Boalemo, Rolin Monoarfa menyatakan pihaknya akan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Menurut Rolin, jika benar terdapat distribusi air kepada perusahaan yang berada di luar wilayah pelayanan PDAM Tirta Boalemo, maka publik berhak mengetahui dasar hukum, mekanisme kerja sama, serta manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas tersebut.
“Kami akan melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menduga terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu diusut secara menyeluruh,” kata Rolin.
Ia menegaskan bahwa laporan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah.
“Kami menduga ada praktik-praktik yang perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya manipulasi dalam pengelolaan dan distribusi air. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya dugaan tindak pidana korupsi apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan atau kerugian daerah. Namun semua itu harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan oleh aparat yang berwenang,” ujarnya.
Rolin juga meminta Pemerintah Kabupaten Boalemo dan DPRD untuk turut melakukan pengawasan terhadap kebijakan PDAM Tirta Boalemo. Menurutnya, sumber daya air yang dikelola oleh perusahaan daerah harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Boalemo.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi prioritas pelayanan justru dirugikan. Karena itu, kami meminta seluruh pihak terkait membuka informasi ini secara transparan kepada publik,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PDAM Tirta Boalemo maupun PT Trijaya Tangguh terkait dugaan distribusi air tersebut.
Pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
